Menurut Al Syifa, ada banyak cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk turut mengawal permohonan ini utamanya di media sosial.
Pihak sekolah merasa keberatan karena harus membayar iuran masing-masing Rp 35 juta ke empat RW yang ada di dekat bangunan.
“Saya sangat menyayangkan putusan pidana terkait kasus penyerobotan tanah di eks lahan Pasar Tuminting, dimana putusannya adalah masa percobaan 1 tahun,”ujar Devie.
Tessa menerangkan untuk perkara pertama tim penyidik KPK kini tengah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan untuk perkara kedua tim penyidik KPK bersama auditor kini masih menghitung kerugian negara.
“Terkait hal ini, saya mengharapkan setiap insan Adhyaksa harus memiliki hati nurani sebagai cerminan dalam bekerja untuk dapat memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Responsif berarti kita harus cepat dan tepat dalam mencermati perkembangan hukum dan kemajuan teknologi.
“Kejati Sulut harus banding. Karena vonis ini sangat tidak masuk akal, apalagi yang bersangkutan pernah dihukum dalam kasus pidana atas obyek tanah yang sama”, tegasnya.
“Di tengah dunia yang begitu cepat dan tanpa batas, institusi Kejaksaan sebagai penegak hukum yang humanis dan modern harus mampu beradaptasi dengan transformasi digital teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat period modern,” sambungnya.
Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah upaya perbaikan atas kesalahan Terdakwa, oleh karenanya relevan try here apabila penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan bagi Terdakwa untuk memperbaiki lingkungan akibat tindak pidana harus dilakukan dengan biaya sepenuhnya ditanggung Terdakwa.
Hal tersebut merupakan wujud nyata implementasi prinsip internasional yang berlaku secara universal, dikenal dengan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) sebagai bagian dari prinsip substansi hukum lingkungan (substantive legal principle) yang harus ditegakkan dalam konteks penegakan hukum lingkungan di tanah air.
Belajar dari banyak putusan lingkungan hidup, cukup banyak putusan-putusan pidana lingkungan hidup yang menjadi landmark yang harusnya dirujuk. Selain itu, posisi asas in dubio pro natura
"Putusan bebas ini tentu akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum ke depan, dan akan berpotensi dipakai sebagai yurisprudensi oleh perusahaan-perusahaan sejenis ke depan."
yang dianut oleh Undang-Undang Lingkungan Hidup. Roni menegaskan, kebakaran yang terjadi di sekitar areal konsensi perusahaan dipandang sebagai kewajiban perusahaan, apalagi kebakaran itu juga masuk ke areal konsesi perusahaan.
“Kerja yang baik ini jangan dirusak dengan putusan ringan. Kami menduga hakim di kasus ini sudah masuk angin,” ujar Risat.
"Karena seperti yang kami ketahui bersama apabila isu ini viral atau menjadi sorotan publik tentu akan menambah pertimbangan hakim," ujarnya.
Burhanuddin menejalskan, core values ASN ini merupakan pokok-pokok dari nilai-nilai dasar ASN ke dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.